POSYANDU BALITA

Kegiatan Posyandu Untuk Balita


Kesehatan
 sebagai hak setiap orang, sebagai investasi, sehingga perlu diupayakan, diperjuangkan dan ditingkatkan oleh setiap individu dan oleh seluruh komponen bangsa, agar masyarakat dapat menikmati hidup sehat, mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal (pasal 28 H ayat 1 UUD 1945, dan UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Oleh karena itu pelayanan kesehatan yang holistik dan berkesinambungan menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Pelayanan kesehatan dilakukan untuk seluruh tahapan siklus hidup manusia (life cycle), sejak masih dalam kandungan, lahir, balita, anak usia sekolah, remaja, dewasa muda (usia produktif) dan lansia.

Posyandu sebagai sistem pelayanan terpadu antar program yang dinamis seperti program KB, kesehatan, dan berbagai program lainnya, dengan tujuan memberikan kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat 

Dalam posyandu yang diselenggarakan PKK Dusun setiap bulan, modal sosial itu berasal dari anggota Dasa Wisma (Dawis) adalah kelompok ibu-ibu minimal dari 10 Kepala Keluarga (KK), dan maksimal 20 KK rumah yang bertetangga untuk mempermudah pelaksanaan posyandu. Tugasnya menyiapkan menu makanan sehat untuk balita dan snack serta minuman untuk lansia. Kemudian kader kesehatan yang mendaftar, menimbang, mengukur tinggi badan, mencatat dalam Kartu Menuju Sehat (KMS), dan memberi penjelasan. Inilah sebenarnya inti dan ujung tombak posyandu, berupa dawis sebagai modal sosial. Copas Kompasiana

“Kegiatan Posyandu baik balita maupun lansia sangatlah penting untuk mengetahui perkembangan kesehatan atau pertumbuhan bagi warga, selain itu di dalam kegiatan Posyandu di dalamnya terdapat kegiatan pemberian PMT bagi Lansia maupun Balita sebagai contoh makanan yang sehat dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari” Kata Ketua TP PKK Tanggungharjo Ibu Sri Sudarmini. doc kun

VERIFIKASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Proses Verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Bagi Warga Kurang Mampu Tahun 2019

KEMENTERIAN Sosial RI melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) terus berinovasi untuk memudahkan pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi (pemutakhiran) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Inovasi ini terus dilakukan agar terpenuhi data yang valid dan akurat untuk ketepatan sasaran penyaluran beragam bantuan sosial dan subsidi yang diberikan pemerintah, data sosial ekonomi rumah tangga miskin bersifat sangat dinamis sehingga pemutakhiran data semestinya dilakukan secara periodik guna menghindari atau mereduksi adanya inclusion error ataupun exclusion error dalam penyaluran bantuan sosial.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pemutakhiran data kemiskinan.

Untuk itu sesuai dengan amanat tersebut Dinsos Kabupaten Grobogan melalui melalui jajaran dibawahnya telah melaksanakan Verifikasi tersebut, untuk di Kecmatan Grobogan khususnya di Desa Tanggungharjo Kecamatan Grobogan telah melakukan Verifikasi data tersebut di Pimpin oleh Sekretaris Camat Grobogan Bapak Nyamin, S.Pd, Kasi Kesra Bapak Socheh dan dari Dinsos Bapak Waskito. #doc kun

PEMBENTUKAN BPD PERIODE 2019-2025

Proses Pengisian BPD Tanggunggungharjo Masa Jabatan 2019-2025

Dalam proses pengisian BPD Tanggungharjo, Pemerintah Desa Tanggungharjo mengedepankan Musyawarah untuk Mufakat sehingga anggota BPD yang terpilih benar-benar mewakili wilyahnya dengan kesepakatan warga bersama.

Adapun tatacara pelaksanaanya sudahlah diatur dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, diantaranya mengantur tentang tatacara pelaksanaanya, sehingga diharapkan pelaksanaanya tidak keluar dari Peraturan Bupati Grobogan tersebut, adapun penggalan dari tatacara pelaksanaanya adalah sebagai berikut :

  1. TAHAPAN  MUSYAWARAH  TINGKAT WILAYAH
    • Musyawarah tingkat wilayah diselenggarakan setelah musyawarah tingkat RT selesai dilaksanakan.
    • Panitia dan Pemerintah Desa/Kepala Dusun melakukan fasilitasi kegiatan musyawarah tingkat wilayah yang dapat dilaksanakan secara bersamaan di tingkat Desa atau di wilayah Dusun masing-masing.
    • Musyawarah tingkat wilayah dipimpin oleh Ketua dan/atau Anggota Panitia.Peserta yang hadir dalam musyawarah tingkat wilayah adalah para Ketua RW dan 2 (dua) orang perwakilan wilayah RT dari masing-masing wilayah.
    • Tahap pertama musyawarah adalah menentukan anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dari seluruh perwakilan perempuan yang mewakili masing-masing wilayah.Peserta musyawarah pada tahap pertama adalah perwakilan perempuan dari seluruh wilayah yang telah ditunjuk.
    • Tahap kedua dalam musyawarah adalah menentukan anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah.Musyawarah tahap kedua hanya dilakukan pada wilayah yang belum terwakili melalui keterwakilan perempuan atau masih terdapat sisa kuota anggota BPD dalam wilayah tersebut.
    • Pengambilan keputusan dalam musyawarah  tingkat wilayah dilakukan secara mufakat.Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara berdasarkan perolehan suara terbanyak.
    • Kepala Desa dan Perangkat Desa yang hadir dalam musyawarah tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan.
    • Hasil musyawarah tingkat wilayah dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh pimpinan musyawarah,
    • Paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan musyawarah tingkat wilayah, pimpinan musyawarah mengirimkan Berita Acara kepada Kepala Desa.
  2. TAHAPAN PEMBAGIAN WILAYAH DAN KUOTA ANGGOTA BPD
    • Pembagian wilayah dan kuota anggota BPD dilakukan setelah diterimanya Keputusan Camat tentang Penetapan Jumlah Anggota BPD ;
    • Kepala Desa bersama dengan BPD, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa melaksanakan musyawarah pendahuluan untuk menentukan pembagian wilayah dan kuota Anggota BPD dari masing-masing wilayah ;
    • Pembagian wilayah berdasarkan pada :
      1. wilayah Dusun atau penggabungan dan/atau pemecahan Dusun; atau
      2. wilayah RW atau penggabungan dan/atau pemecahan RW.
    • Dalam hal jumlah wilayah yang ditentukan berjumlah sama dengan jumlah anggota BPD, maka kuota ditentukan secara merata, yaitu masing-masing wilayah diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD.
    • Kuota Anggota BPD untuk masing-masing wilayah ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk di masing-masing wilayah.
    • Hasil musyawarah pembagian wilayah dan kuota anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
    • Salinan Keputusan Kepala Desa disampaikan kepada masing wilayah untuk ditindaklanjuti dengan musyawarah tingkat wilayah
  3. TAHAPAN PEMBENTUKAN PANITIA
    • Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian keanggotaan BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
    • Panitia  paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang, yang terdiri atas unsur  Perangkat  Desa  paling  banyak  3  (tiga)  orang dan dari unsur masyarakat desa paling banyak 8 (delapan) orang.
    • Unsur  dari masyarakat  merupakan perwakilan dari unsur masyarakat desa yang berasal dari RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau golongan profesi.
    • Dalam rangka penyelenggaraan musyawarah pengisian anggota BPD, Panitia menyusun Tata Tertib.
  4. TAHAPAN MUSYAWARAH TINGKAT RT
    • Musyawarah pada tingkat RT dilaksanakan setelah adanya surat pemberitahuan dari Kepala Desa mengenai pelaksanaan musyawarah di tingkat RT.
    • Musyawarah pada tingkat RT dipimpin oleh Ketua RT.
    • Musyawarah pada tingkat RT dilakukan untuk menentukan 2 (dua) orang perwakilan dari setiap wilayah RT dengan memperhatikan keterwakilan perempuan, yang terdiri dari unsur masyarakat yang berasal dari tokoh agama, golongan profesi dan /atau pemuka masyarakat lainnya.
    • Perwakilan pada tingkat RT yang ditunjuk wajib melampirkan berkas persyaratan sbb :
      • Pasfoto berwarna dengan ukuran 4 X 6 sebanyak 4 (empat) lembar ;
      • Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
      • Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika,
      • Fotokopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
      • Fotokopy akta kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
      • Foto copy ijasah/STTB pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
      • Surat Pernyataan bukan sebagai Perangkat Desa,
      • Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD,
      • Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 kali masa jabatan, s
      • Berkas persyaratan sebagai calon anggota BPD disampaikan kepada Panitia paling lambat 3 (tiga) hari sebelum musyawarah dilaksanakan.
      • Panitia melakukan penelitian berkas calon anggota BPD pada saat berkas disampaikan.
      • Dari 2 (dua) orang perwakilan wilayah RT tersebut, salah satunya memperhatikan keterwakilan perempuan.
      • Hasil musyawarah di tingkat RT dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua RT,
      • Berita Acara musyawarah RT sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Panitia dan Kepala Desa dengan tembusan Kepala Dusun masing-masing.
  5. TAHAPAN PENETAPAN DAN PERESMIAN ANGGOTA BPD
    • Kepala Desa mengusulkan penetapan anggota BPD kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya semua Berita Acara Musyawarah dari masing-masing wilayah Dusun.
    • Usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud angka 1 dengan dilampiri Berita Acara musyawarah dan berkas persyaratan Calon anggota BPD.
    • Peresmian Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Camat.
    • Anggota BPD sebelum melaksanakan tugas bersumpah/berjanji secara bersama-sama dipandu oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk.
    • Masa bakti keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak mengucapkan Sumpah/janji.

KEGIATAN RTLH TA. 2019

Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni TA. 2019

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah salah satu program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan lewat pengadaan hunian yang layak bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga warga yang kurang mampu bisa mendapatkan hunian yang layak meskipun dengan berbagai kekurangannya.

Untuk tahun 2019 ini Desa Tanggungharjo mlaksanakan program tersebut baik lewat bantuan maupu penganggaran dari APBDesa Tahun Anggaran 2019 Desa Tanggungharjo.

Adapun sumber Dana untuk pelaksanaan kegiatan RTLH meliputi :

  1. Bantuan Sosial Kabupaten senilai Rp. 50.000.000 dialokasikan untuk 5 (lima) Rumah terdiri dari :
    • Ibu Karni, Sidoharjo RT 04 RW 05 Tanggungharjo
    • Rusmin, Sidoharjo RT 05 RW 05 Tanggungharjo
    • Jariyah, Krajan RT 03 RW 02 Tanggungharjo
    • Suji, Sidomuly, RT 08 RW 04 Tanggungharjo
    • Jami, Sidomulyo RT 01 RW 03 Tanggungharjo
  2. Bantuan Provinsi Senila Rp. 30.000.000 dialokasikan untuk 3 (tiga) Rumah terdiri dari :
    • Suparti, Sidoharjo RT 06 RW 05 Tanggungharjo
    • Hartoyo, Krajan RT 05 RW 01 Tanggungharjo
    • Roup, Sidomulyo RT 03 RW 04 Tanggungharjo
  3. Dana Desa senilai Rp. 180.000.000 dialokasikan untuk 12 (dua belas) Rumah, terdiri dari :
    • Suparmi, Sidoharjo RT 02 RW 06 Tanggungharjo
    • Kasman, Sidoharjo RT 04 RW 05 Tanggungharjo
    • Suyati, Sidoharjo RT 04 RW 05 Tanggungharjo
    • Jami, Sidoharjo RT 02 RW 06 Tanggungharjo
    • Suti, Krajan RT 03 RW 02 Tanggungharjo
    • Darjo, Krajan RT 01 RW 02 Tanggungharjo
    • Darjo, Krajan RT 04 RW 01 Tanggungharjo
    • Margono, Krajan RT 02 RW 01 Tanggungharjo
    • Yaslim, Sidomulyo RT 06 RW 04 Tanggungharjo
    • Kasmi, Sidomulyo RT 03 RW 04 Tanggungharjo
    • Sukarman, Sidomulyo RT 07 RW 04 Tanggungharjo
    • Sulijah, Sidomulyo RT 07 RW 04 Tanggungharjo