PPID

Pejabat Pengelola Informasi Desa

Wacana……

Menyikapi pentingnya keterbukaan informasi hingga ketingkat desa serta kebutuhan akan informasi publik semakin meningkat, maka perlu terus dikembangkan dari tingkat Kecamatan hingga Desa, agar masyarakat memperoleh informasi yang tepat,

Pembentukan PPID di  desa penyebarluasan informasi publik termasuk yang dikecualikan dan recana pemeringkatan Badan Publik temasuk yg ada di Desa.

Terlebih lanjut saat ini desa mengelola dana yang cukup besar, maka masyarakat ingin mengetahui pengelolaannya. Keingintahuan masyarakat tersebut harus melembaga, jangan sampai tidak ada saluran, dengan adanya PPID inilah merupakan saluran yang tepat.

Sehingga kalau mereka ingin tahu, harus bertanya ke PPID, nanti akan diproses melalui mekanisme yang ada kemudian informasi akan diberikan, tetapi jika tidak ada PPID masyarakat akan bertanya kepada pihak yang tidak tepat dan dapat terjadi kesalahpahaman antara Perangkat Desa dengan warga.

Dengan adanya PPID Desa nantinya ada kesamaan persepsi dan langkah terkait pemberian informasi kepada masyarakat supaya informasi yang didapat betul-betul valid dan tidak menjadi informasi yang termasuk berita bohong (hoax)..

Peran dari masyarakat tentang kemudahan untuk memperoleh informasi sebenarnya sudah menunjukkan pro-aktif, hanya saja terkadang selama ini mereka ingin mendapat informasi tanpa melewati prosedur yang ditentukan.

Padahal jika sudah ada kelembagaan PPID yang di dalamnya terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP), tentu kita bisa memberikan informasi, namun dengan batasan informasi yang bisa dipublikasikan saja. “Di dalamnya terdapat aturan bahwa informasi yang harus dipublikasikan adalah informasi terbuka untuk publik, sesuai aturan dalam Undang-undang Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) dan ada pula informasi yang memang tidak boleh diberikan, yaitu informasi yang dikecualikan.

Adapun data informasi lain yang harus disiapkan Pemerintah Desa seperti penyelenggaraan pemerintahan misalnya, bagan struktur instansi di suatu desa, tugas-tugas Perangkat Desa harus dipublikasikan di daftar informasi yang dimiliki oleh kelembagaan PPID. Maksudnya supaya ada kesepahaman, sehingga informasi yang diberikan oleh pihak desa bisa diterima masyarakat dengan baik.